BONE — Komisi IV DPRD Bone bersama Dinas Sosial Kabupaten Bone melakukan konsultasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Dalam kunjungannya tersebut mendapat kepastian jika Kabupaten Bone memperoleh tambahan kuota Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Bone bersama jajaran Dinas Sosial. Rombongan diterima langsung oleh Teguh dari Pusdatin Kemensos.
Ketua Komisi IV DPRD Bone, A. Muh. Salam Lilo AK, mengatakan konsultasi dilakukan dalam rangka penambahan kuota DTSEN guna mendukung percepatan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan serta mempercepat layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) non-cut off di Kabupaten Bone.
“Komisi IV DPRD Bone bersama Dinas Sosial melaksanakan konsultasi ke Pusdatin Kemensos untuk penambahan kuota DTSEN. Ini demi mendukung percepatan penuntasan kemiskinan dan percepatan program layanan kesehatan gratis UHC non-cut off di Kabupaten Bone,” kata Lilo.
Legislator Fraksi Nasdem ini menyebutkan, hasil konsultasi tersebut membuahkan hasil positif bagi masyarakat Bone.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Bone mendapatkan tambahan kuota 68 ribu ditambah 3 ribu, sehingga total menjadi 71 ribu,” sebutnya.
Menurutnya, tambahan kuota PBI Pusat itu akan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone sekaligus mempercepat keberlanjutan program UHC non-cut off.
“Dengan tambahan kuota ini, beban APBD bisa ditekan dan percepatan layanan UHC non-cut off di Kabupaten Bone bisa terus berjalan,” jelasnya.
Ia berharap, penambahan kuota tersebut dapat memastikan masyarakat kurang mampu di Bone lebih mudah mengakses bantuan sosial dan layanan kesehatan secara merata.
Dia juga mengapresiasi pemerintahan Beramal (Bupati Bone Andi Asman Sulaiman – Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin) yang jemput bola ke Kementerian.
“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada bapak bupati- wakil bupati dan dinas sosial atas komunikasi-komunikasi di kementrian sosial,” kata Lilo AK. (*)
Tinggalkan Balasan