Isu yang paling banyak dikeluhkan warga adalah KIS atau kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif. Ia menyebut, persoalan ini berkaitan dengan penerapan aturan desil terbaru—sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga oleh Kementerian Sosial untuk menentukan penerima bantuan sosial.
MAKASSAR | Wakil Ketua DPRD Makassar, Anwar Faruq, kembali turun menyapa konstituen dalam reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Tamalate 5 Setapak 8 Nomor 40, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini—wilayah yang masuk daerah pemilihannya meliputi Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Rappocini.
Dalam forum itu, Anwar yang juga menjabat Ketua DPW PKS Sulsel menyerap beragam aspirasi warga. Sejak titik pertama reses, keluhan yang mencuat antara lain pengadaan lampu jalan, perbaikan drainase, pemasangan CCTV, dukungan posyandu, hingga persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif.
Menurut Anwar, beberapa persoalan seperti lampu jalan bisa segera ditindaklanjuti melalui aplikasi Lontara+, layanan pengaduan digital milik Pemerintah Kota Makassar.
“Kalau terkait lampu jalan bisa langsung lewat aplikasi Lontara+. Tetapi untuk persoalan jalan atau lainnya, selain melalui aplikasi, saya sebagai anggota dewan juga akan menyampaikan langsung ke kepala dinas terkait agar bisa lebih cepat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Namun, isu yang paling banyak dikeluhkan warga adalah KIS atau kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif. Ia menyebut, persoalan ini berkaitan dengan penerapan aturan desil terbaru—sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga oleh Kementerian Sosial untuk menentukan penerima bantuan sosial.
“Desil 1 sampai desil 5 yang diganti. Padahal desil 5 itu masih kategori pas-pasan. Ada yang mungkin cukup untuk makan sehari-hari, tapi kalau sakit bisa langsung jatuh miskin,” jelasnya.
Anwar menegaskan akan mengawal persoalan tersebut karena menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat. Ia mendorong agar kebijakan ini ditinjau ulang, atau setidaknya ada solusi alternatif dari pemerintah daerah.
“Ini perlu ditinjau kembali. Kalau dari pemerintah pusat belum bisa, pemerintah kota juga harus mengupayakan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Lurah Kassi-Kassi, Adhitya Zulkarnain Masdar, mengapresiasi kehadiran Anwar Faruq yang turun langsung mendengar keluhan warga.
Ia menilai, forum reses menjadi ruang efektif untuk menjembatani aspirasi masyarakat agar bisa ditindaklanjuti melalui intervensi DPRD Makassar.
“Terima kasih atas kehadiran Pak Dewan. Warga senang bisa menyampaikan langsung keluhannya. Jadi jangan sungkan bertanya atau menyampaikan aspirasi,” tandasnya. (*)
Tinggalkan Balasan