MAKASSAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 menunjukkan peran nyata di Sulawesi Selatan.
Pendapatan negara tetap terjaga, belanja pemerintah berjalan produktif, dan transfer ke daerah menopang pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.
Capaian tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulsel Tahun Anggaran 2025, Senin (26/1/2026), di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar.
Belanja Negara Hampir Menyentuh Pagu
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp54,09 triliun atau 95,61 persen dari pagu.
Belanja tersebut dialokasikan untuk berbagai fungsi strategis, mulai dari pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, agama, hingga perlindungan sosial dan lingkungan hidup.
Pendapatan Negara Tetap Solid
Dari sisi penerimaan, realisasi perpajakan hingga akhir 2025 tercatat Rp11,3 triliun atau 84,59 persen dari target.
Penerimaan didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,9 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sebesar Rp5,3 triliun.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai justru melampaui target dengan realisasi Rp392,7 miliar atau 122,33 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp4,0 triliun atau 121,89 persen, terutama ditopang kinerja Badan Layanan Umum (BLU).
Belanja Pemerintah Pusat Dorong Infrastruktur
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu.
Belanja pegawai mencapai Rp10,9 triliun, belanja barang Rp9,1 triliun, dan belanja modal Rp2,8 triliun.
Belanja modal digunakan antara lain untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, penguatan Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, pengembangan Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, serta sarana dan prasarana Kampus UIN Alauddin Makassar.
Transfer Daerah Jaga Pemerataan
Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 mencapai Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu.
Penyalurannya relatif merata di seluruh kabupaten/kota, dengan realisasi mendekati pagu masing-masing daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama dengan realisasi Rp21,1 triliun.
Disusul DAK Nonfisik Rp6,3 triliun, DAK Fisik Rp789,7 miliar, Dana Bagi Hasil Rp1,0 triliun, Dana Desa Rp1,8 triliun, serta Dana Insentif Fiskal Rp281,0 miliar.
Dampak Langsung ke Masyarakat
Sepanjang 2025, belanja pemerintah pusat berdampak langsung pada masyarakat Sulawesi Selatan.
Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1,47 juta penerima manfaat.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, pemerintah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah senilai Rp2,90 triliun, serta merealisasikan pembangunan 16 Sekolah Rakyat.
APBN Terbukti Bekerja
Menutup Tahun Anggaran 2025, kinerja fiskal Sulawesi Selatan dinilai tetap terjaga dan adaptif.
Pendapatan negara mencapai Rp15,7 triliun atau 92,52 persen dari target, sementara belanja diarahkan tepat sasaran.
APBN kembali membuktikan diri sebagai instrumen yang bekerja, responsif, dan berpihak pada rakyat. (*)
Tinggalkan Balasan