MAKASSAR — Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 30 November 2025 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Desember 2025 di GKN II Makassar.
Dapat disaksikan via Live Youtube melalui tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025.
Manfaat APBN
Berdasarkan data BPS dan OMSPAN, 9,5 juta penduduk Sulawesi Selatan menikmati manfaat dari APBN 2025. APBN hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, mulai dari listrik dan beras yang terjangkau, BBM murah dan jalan raya yang luas, serta fasilitas pendidikan dan gaji guru. Sampai dengan 30 November 2025, Rp47,28 Triliun Belanja Pemerintah berdampak untuk masyarakat. Pendapatan terjaga, Belanja terfokus, dan Transfer Daerah mendorong pemerataan.
Kinerja APBN Anging Mammiri
Penerimaan Negara
Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 30 November 2025 mencapai Rp9,3 Triliun atau 70,11% dari target 2025 sebesar Rp13,27 Triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari PPh sebesar Rp4,3 Tiliun, PPN & PPnBM sebesar Rp4,2 Triliun, PBB sebesar Rp60,7 Miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp743,7 Miliar.
Kepabeanan & Cukai – Realisasi s.d. 30 November 2025 sebesar Rp342,5 Miliar atau 106,85% dari target yang ditetapkan sebesar Rp320,5 Miliar yang terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp201,2 Miliar, Bea Keluar sebesar Rp50,5 Miliar, dan Cukai sebesar Rp90,8 Miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak – Sampai dengan 30 November 2025, Penerimaan PNBP mencapai Rp3,6 Triliun atau 112,94% dari target sebesar Rp3,2 Triliun, yang berasal dari PNBP BLU sebesar Rp2,5 Triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp1,1 Triliun.
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp18,0 Triliun atau sebesar 74,21% dari pagu sebesar Rp24,3 Triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Sampai dengan 30 November 2025, Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja Pegawai sebesar Rp9,8 Triliun (90,86%) dari pagu Rp10,7 Triliun untuk gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur bagi 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu Guru/Dosen, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Adapun Belanja Barang terealisasi sebesar Rp6,6 Triliun (63,72%) dari pagu Rp10,3 Triliun yang terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 767 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel.
Untuk Belanja Modal terealisasi sebesar Rp1,5 Triliun (50,12%) dari pagu Rp3,1 Triliun yang digunakan untuk Pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo dan Palambuta, Fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Selayar, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Selain itu, Belanja Bansos berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terealisasi sebesar Rp101,1 Miliar (99,41%) dari pagu Rp101,7 Miliar kepada 5 ribu Penerima pada 11 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp29,3 Triliun atau 92,61% dari pagu sebesar Rp31,6 Triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp19,9 Triliun, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp6,5 Triliun, Dana Desa sebesar Rp1,8 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp858,2 MIliar, dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp253,6 Miliar.
Belanja Transfer Ke Daerah digunakan untuk Peningkatan Gedung Posyandu, Luwu Timur (menggunakan Dana Desa), Pengadaan Karoseri Ambulance, Sinjai, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SDN 120, Bolalangiri dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalukue, Parepare (menggunakan DAK Fisik).
Pembahasan Tematik
Belanja Pemerintah, Untuk Apa Saja?
Belanja Pemerintah, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Umum, Pendidikan, Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Kesehatan, Agama, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Perlindungan Sosial.
Hasil Uang Pajak Kita digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan Jalan Irigasi Gilireng Kiri Wajo, Jembatan Gantung Minasa Upa, Sarana dan Prasarana Gedung UIN Alauddin Makassar, dan Fasilitas Pelabuhan Kalatoa, Selayar.
Selain dari Pajak, beberapa proyek juga dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seperti Gedung Pusat Informasi Kemahasiswaan Terpadu UIN Alauddin, Sarana dan Prasarana Institut
Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, Pemeliharaan Jalan Perintis Kemerdekaan dan Urip Sumoharjo, dan Prasarana Bidang Perkeretaapian Makassar.
Belanja Pemerintah Pusat yang Berdampak Ke Daerah
Sampai dengan 19 Desember 2025, Pemerintah telah menyalurkan Makan Bergizi Gratis kepada 588 SPPG di 24 Kab/Kota dengan penerima manfaat sebanyak 1.477.131 siswa/i. Selain itu, tersalurkan juga Tunjangan Profesi Guru senilai Rp3,19 Triliun kepada 275.739 guru. Sekolah rakyat juga telah terbentuk sebanyak 16 sekolah (target 15 sekolah) dengan realisasi dana sebesar Rp369 Miliar pada satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Koperasi Merah Putih juga telah memiliki Gerai Aktif sebanyak 1.110 koperasi, yang memiliki Akun Simkopdes Merah Putih sebanyak 3.001 dan yang mengajukan Permohonan Proposal Bisnis sebanyak 863. Telah tersalurkan juga Rp2,71 Triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada 21.693 Unit.
Belanja pemerintah juga disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp15,98 Triliun kepada 271.797 debitur pada bidang Pertanian (Rp8,07 Triliun), Perdagangan (Rp4,90 Triliun), dan Jasa (Rp1,07 Triliun), serta sektor lainnya (Rp1,94 Triliun).
Kesimpulan
Pendapatan Negara tercapai Rp13,3 Triliun (78,99% target), didominasi penerimaan perpajakan (PPh dan PPN Rp8,50 Triliun), PNBP mayoritas dari BLU menyumbang Rp2,48 Triliun, kinerja penerimaan menunjukkan capaian yang cukup solid.
Belanja Negara terealisasi Rp47,28 Triliun (84,62% pagu) belanja pemerintah pusat terserap dominan untuk belanja pegawai dan belanja barang, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik dan dukungan aktivitas pemerintahan
Transfer ke Daerah mencapai Rp29,28 Triliun atau 71,82% dari total pendapatan daerah (APBD), menunjukkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Penyaluran KUR mencapai Rp15,98 Triliun didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan distribusi terbesar di Kabupaten Bone, program ini diharapkan mampu mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Program pemerintah lainnya berjalan on the track, Makan Bergizi Gratis dengan 1,47 juta penerima, pendirian 1.110 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP 21.693 unit rumah senilai Rp2,71 Triliun, dukungan subsidi bunga KUR Rp1,44 Triliun, penyaluran
Tunjangan Profesi Guru Rp3,19 Triliun, dan realisasi 16 Sekolah Rakyat. Semua itu menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga November 2025 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR.
Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Pemateri:
1. Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Bapak Supendi
2. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Bapak Adnan Muis
3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Bapak Alimuddin Lisaw
4. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Prov. Sulsel, Bapak Angkaswantoro
5. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Sulseltrabar, Bapak Nandang Supriyadi
Moderator:
Widyaiswara BDK Makassar, Bapak Arfin
Narahubung Media:
Sumin – 0811433197
Tinggalkan Balasan