By. Rahmat Mustafa
Kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya bukan persoalan pergantian posisi menteri saja. Ada tradisi bi
rokrasi dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berbeda.
Jika sebelumnya Sri Mulyani dianggap lebih konservatif menjaga disiplin fiskal, kredibilitas internasional, dan pendekatan ortodoks pasar.
Purbaya di sisi lain, membawa gaya progresif dengan lebih berani melakukan intervensi demi melindungi kepentingan domestik dan memacu pertumbuhan.
Boleh dikata perubahan ini sangat kontras seakan membawa kita ke masa lalu berkaitan dialektika Widjojonomics dan Habibinomics.
Gaya Sri Mulyani memang kental dengan warisan Widjojo Nitisastro yang mengutamakan disiplin fiskal. Baginya, stabilitas adalah yang paling utama.
Negara harus jadi penjaga yang teliti. Menjaga defisit tetap aman, mengelola utang dengan sangat hati-hati, dan memastikan Indonesia tetap dipercaya di mata dunia.
Pendekatan ini lahir dari bayang-bayang krisis ekonomi. Ada prinsip bahwa lebih baik tumbuh pelan asal selamat, daripada ngebut tapi berisiko tabrakan secara finansial.
Di sisi lain, Purbaya membawa perspektif yang lebih segar. Ia bukannya tidak suka stabilitas, tapi mengingatkan jika terlalu kaku menjaga angka-angka di atas kertas, ekonomi kita malah bisa jalan di tempat atau stagnan.
Bagi Purbaya, APBN tidak hanya terlihat sehat dan rapi, harus benar-benar bekerja memutar roda ekonomi dan memancing investasi.
Di sinilah semangat Habibinomics ala B.J. Habibie muncul lagi. Negara tidak hanya jadi wasit di pinggir lapangan, sekaligus pengatur ritme agar pertumbuhan ekonomi bisa melompat lebih tinggi.
Purbaya cenderung melihat efisiensi bukan hanya penghematan atau memangkas anggaran, melainkan bagaimana uang negara bisa mengalir ke sektor-sektor yang punya efek berantai bagi masyarakat.
Hal ini merupakan pilihan risiko yang menarik. Jika Sri Mulyani sangat waspada terhadap utang dan defisit, Purbaya justru lebih khawatir jika ekonomi kita terjebak di zona nyaman tanpa inovasi.
Sejarah memang menunjukkan pola tersebut. Ada kalanya kita perlu mengerem untuk berbenah. Ada kalanya harus berani tancap gas untuk mengejar ketertinggalan.
Sekarang, tantangan besar ada di tangan Purbaya. Pertanyaannya bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi mampukah keseimbangan baru ini terjaga?
Kita tentu tidak mau ekonomi stabil tapi masyarakat merasa sulit berkembang. Kita juga tidak ingin tumbuh cepat tapi fondasi fiskalnya rapuh dan gampang goyah.
Purbaya harus membuktikan bahwa ia bisa membuat ekonomi kita lari lebih kencang tanpa merusak “benteng” pertahanan fiskal yang sudah dibangun dengan susah payah oleh Sri Mulyani.
Pada hakikatnya, kebijakan ekonomi adalah soal membaca momentum. Jika era Sri Mulyani adalah fase untuk bertahan dan memperkuat diri, maka era Purbaya adalah ajakan untuk mulai melakukan transformasi dan akselerasi.
Sejarah akan mencatat apakah langkah ini akan menjadi lompatan besar bagi ekonomi Indonesia, atau hanya sekadar pengulangan siklus kebijakan yang sudah-sudah, entahlah?
sekianG**
Tinggalkan Balasan