BONE — Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Dari Kabupaten Bone, Rakornas diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bone Mulyadi.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa Rakornas menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakornas ini strategis untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar berjalan efektif sampai ke daerah,” ucap Bupati.
Bupati Bone juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Ia menyoroti pentingnya membangun kemandirian daerah (berdikari) sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa penguatan budaya dan sejarah lokal, penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penguatan pangan lokal, hilirisasi, serta penanganan sampah menjadi bagian dari agenda daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan nasional.
Bupati juga menyatakan siap mengawal program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Semua pihak harus terlibat agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat Bone,” tegasnya.
Sebelumnya, sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, mulai pukul 07.30 WIB hingga selesai, bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti para kepala daerah dan pimpinan lembaga dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga unsur Forkopimda seperti Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, Danrem, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.
Dari Kabupaten Bone, kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bone, di antaranya Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong, S.H., Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bone Mulyadi, S.H., M.H.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci agar program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat daerah.
“Rakornas ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Kami di Kabupaten Bone siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas Presiden agar berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Andi Asman Sulaiman.
Rakornas ini digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Tujuannya untuk memastikan program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat realisasi kebijakan strategis nasional menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (*)
Tinggalkan Balasan