“Kalau rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf—banyak yang mengantre di posisi itu,” ujar Appi.
MAKASSAR — Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar langsung tancap gas. Perombakan besar-besaran di tubuh birokrasi resmi dilakukan sebagai sinyal penegasan arah pemerintahan di bawah duet Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Sebanyak 106 pejabat administrator dan pengawas dilantik dalam mutasi perdana tahun ini. Prosesi pelantikan digelar terbuka di Lapangan Karebosi, Jumat (6/2/2026), dan menjadi salah satu rotasi birokrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu pergeseran yang menyita perhatian publik adalah penunjukan Syahril, S.STP sebagai Camat Panakkukang. Ia sebelumnya menjabat Kepala Bagian Humas DPRD Kota Makassar, posisi strategis yang kini diisi Andi Pangeran Nur Akbar, eks Sekretaris Dinas Sosial Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin—akrab disapa Appi—menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar mutasi rutin atau “mutasi berjamaah”. Ia menyebut, seluruh pergeseran dilakukan berbasis sistem meritokrasi.
“Pelantikan ini bukan soal naik atau turun jabatan, tetapi bagaimana menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat—right man on the right place,” tegas Appi.
Uji Nyali Enam Bulan bagi Para Camat
Dari total pejabat yang dilantik, 13 camat tercatat mengalami pergeseran jabatan. Appi memberi apresiasi kepada para camat sebelumnya yang dinilai berhasil menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Namun bagi camat yang baru dilantik, tantangannya jauh lebih besar. Pemerintah kota menetapkan masa uji kinerja selama enam bulan, dengan evaluasi ketat dan berlapis.
“Kalau rapornya bagus, silakan lanjut. Tapi kalau kurang bagus, mohon maaf—banyak yang mengantre di posisi itu,” ujar Appi, lugas.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa jabatan camat kini bukan lagi zona aman, melainkan posisi strategis yang sepenuhnya berbasis kinerja.
Fokus Program MULIA dan Alarm Integritas
Selain target kinerja, Appi juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh pejabat dalam menjalankan program unggulan MULIA, yang menjadi arah kebijakan utama Pemkot Makassar.
Ia mengingatkan agar ASN meninggalkan ego sektoral, memperkuat kolaborasi lintas OPD, serta menjaga integritas—terutama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
“Jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya, dan jangan pernah lalai mengerjakan kewajibannya. Pengawasan sekarang semakin ketat,” tandasnya.
Perombakan awal tahun ini sekaligus menjadi pesan politik-birokrasi yang tegas: kinerja adalah mata uang utama, dan jabatan hanya akan bertahan sejauh hasil yang bisa dibuktikan. (*)
Tinggalkan Balasan