MAKASSAR | Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan di awal Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tren positif. Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp4,77 triliun atau tumbuh 4,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut dipaparkan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (25/2/2026).
Realisasi belanja negara tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial dan lingkungan hidup.
Dari sisi penerimaan, kinerja perpajakan hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp788,1 miliar atau 5,48 persen dari target Rp14,4 triliun. Penerimaan ini didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp359 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp596 miliar.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp16,8 miliar atau 4,49 persen dari target, yang terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp251,4 miliar atau 6,85 persen dari target Rp3,7 triliun, yang sebagian besar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).
Di sisi belanja, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp824,2 miliar atau 3,74 persen dari total pagu Rp22 triliun.
Belanja tersebut didominasi belanja pegawai sebesar Rp668,3 miliar yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK.
Selain itu, belanja barang mencapai Rp150,1 miliar untuk mendukung operasional 725 satuan kerja di 48 kementerian/lembaga.
Sementara belanja modal masih relatif kecil, yakni Rp5,9 miliar, yang diarahkan untuk pembangunan dan preservasi infrastruktur jalan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.
Adapun belanja bantuan sosial, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga akhir Januari 2026 masih belum terealisasi dari pagu Rp25 miliar.
Kinerja awal ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan APBN di Sulawesi Selatan telah dimulai lebih dini, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih optimal sepanjang tahun 2026. (*)
Tinggalkan Balasan