Membedah Isu Gowa Tenggara: Tantangan Pemerataan Fiskal dan Uji Konsistensi Pelayanan Publik dalam Bingkai Gowa yang Utuh
MEMBEDAH satu tahun kepemimpinan pasangan “Hati Damai”, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Gowa menilai pentingnya kajian objektif terhadap dinamika pembangunan di wilayah dataran tinggi atau Gowa Tenggara.
Kajian ini bertujuan menjaga momentum kepuasan publik yang mencapai 80,9 persen berdasarkan data Jaringan Suara Indonesia (JSI) per Februari 2026, agar tidak tergerus oleh isu kesenjangan antarwilayah.
Angka kepuasan tersebut memang menjadi modal politik yang kuat bagi pemerintah daerah. Namun, di balik itu tersimpan tantangan besar berupa ekspektasi masyarakat yang menuntut pemerataan pembangunan nyata, bukan sekadar capaian statistik.
Bappilu Demokrat Gowa mencatat adanya potensi ketidaksinkronan antara klaim administratif dan realitas di lapangan. Pemerintah daerah kerap merujuk pada data tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Gowa telah bebas dari status desa tertinggal.
Namun, jika ditinjau dari aspek pelayanan dasar—seperti akses kesehatan dan infrastruktur jalan di wilayah pelosok seperti Biringbulu dan Tompobulu—klaim tersebut kini diuji konsistensinya di awal 2026.
Masyarakat di dataran tinggi tidak hidup dari angka statistik. Mereka merasakan langsung kondisi jalan yang dilalui setiap hari, apakah masih berlumpur atau sudah layak dilalui. Karena itu, program One Day One District yang tengah dijalankan perlu ditingkatkan, dari sekadar pelayanan administratif menjadi langkah konkret yang mampu mengatasi isolasi wilayah secara permanen.
Selain itu, aspek keadilan fiskal menjadi sorotan utama. Wilayah dataran tinggi Gowa merupakan kontributor penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata, pertanian hortikultura, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Secara prinsip pembangunan, sudah seharusnya distribusi anggaran kembali ke wilayah ini sebanding dengan kontribusinya.
Munculnya isu pemekaran Gowa Tenggara tidak semata-mata didorong emosi, melainkan sebagai bentuk tuntutan atas distribusi pembangunan yang dinilai belum merata.
Tantangan pemerintah saat ini adalah membuktikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar berpihak secara inklusif hingga ke desa-desa di wilayah pegunungan.
Meski demikian, secara historis dan sosiologis, opsi pemekaran bukanlah solusi ideal. Pemisahan wilayah berpotensi merusak kohesi sosial dan memutus nilai sejarah panjang Kerajaan Gowa sebagai entitas budaya yang utuh di Sulawesi Selatan.
Karena itu, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Isu pemekaran harus dimaknai sebagai alarm bagi pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke wilayah dataran tinggi, tanpa mengorbankan persatuan Gowa sebagai satu kesatuan. (*)
(Kajian Strategis Bappilu Demokrat Gowa)
Tinggalkan Balasan