PBJ Serap Anggaran Besar, Pemkab Gowa Fokus Tutup Celah Penyimpangan
ZATERA.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa menaruh perhatian serius terhadap potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), sektor yang menyerap porsi besar anggaran daerah dan dinilai rawan praktik korupsi.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan penguatan pengawasan, transparansi, dan integritas aparatur menjadi langkah utama untuk menutup celah penyimpangan dalam tata kelola PBJ.
Hal itu disampaikannya saat memberikan materi pada Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi PA/KPA/PPK, P3DN, serta Pencegahan Korupsi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di The Rinra Hotel Makassar, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan, menghambat pelayanan publik, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Fokus pencegahan korupsi PBJ tahun 2026 meliputi digitalisasi sistem pengadaan, pengawasan berbasis risiko, peningkatan transparansi, serta penguatan integritas ASN,” ujarnya.
Darmawangsyah juga menyoroti sejumlah titik rawan penyimpangan dalam proses pengadaan, mulai dari pengaturan spesifikasi, pengkondisian pemenang tender, hingga praktik gratifikasi dan suap.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang kuat antar seluruh pelaku pengadaan, disertai integritas dan kepatuhan terhadap aturan, menjadi kunci agar proses PBJ berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
“Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa membawa dampak serius, bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga mempengaruhi kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Gowa, Aisyah Najamuddin, mengatakan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami regulasi dan teknis pengadaan secara tepat.
Menurutnya, penguatan kompetensi pejabat pengadaan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses PBJ berjalan efisien, transparan, akuntabel, dan minim potensi penyimpangan.
“Pemerintah Kabupaten Gowa melalui UKPBJ melaksanakan bimtek yang diikuti PA, KPA, kepala bagian, dan seluruh camat, agar pemahaman tata kelola pengadaan semakin kuat,” ujarnya.
Ia berharap pelatihan serupa dapat dilakukan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan para PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, hingga Pokja pemilihan dalam menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. (AF/*)
Tinggalkan Balasan