Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa, Sofyan Daud, menegaskan bahwa penghentian operasional SPPG tidak boleh dilakukan secara sepihak.
GOWA — Memasuki hari keempat penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sokkolia akibat perbaikan infrastruktur, ribuan penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gowa masih berada dalam ketidakpastian.
Hingga kini, Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Gowa belum memiliki solusi konkret untuk memastikan distribusi MBG tetap berjalan.
Data yang diterima Zatera.id dari Eka, pengelola SPPG Sokkolia di Kecamatan Bontomarannu, menunjukkan bahwa SPPG tersebut melayani 15 sekolah. Sementara itu, Debora, petugas distribusi MBG untuk sasaran B3, mencatat sedikitnya 127 jatah MBG tidak tersalurkan.
Jika dihitung secara keseluruhan, diperkirakan sekitar tiga ribu jatah MBG tidak terpenuhi, mencakup siswa, guru, balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui.
BGN Kabupaten Gowa melalui Siti Arum Wulandari menyampaikan bahwa pengalihan distribusi MBG ke SPPG lain bukan perkara mudah.
“Mohon bersabar bapak, karena pengalihan MBG tidak semudah itu. Tidak semua SPPG bisa langsung melayani tambahan penerima manfaat secara tiba-tiba,” tulis Siti Arum Wulandari melalui WhatsApp, Kamis (5/2/2026).
Ia mencontohkan, jika satu SPPG berhenti dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.200 orang, sementara SPPG lain sudah melayani 2.500 penerima, maka pengalihan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Ada proses yang harus dilalui, pengalihan perlu legalitas MoU dan didaftarkan dalam sistem sebagai penambahan penerima manfaat,” tambahnya.
Namun, saat Zatera.id menanyakan apakah SPPG Sokkolia telah melakukan koordinasi sebelum menghentikan operasionalnya, pihak BGN Kabupaten Gowa tidak lagi memberikan tanggapan.
Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa, Sofyan Daud, menegaskan bahwa penghentian operasional SPPG tidak boleh dilakukan secara sepihak.
“Seharusnya jika ingin menghentikan produksi MBG, tidak boleh sepihak. Harus ada koordinasi atau pemberitahuan kepada pihak terkait, khususnya camat setempat, disertai alasan penghentian,” tulis Sofyan Daud melalui WhatsApp.
Sofyan Daud juga mengirimkan salinan pengumuman rencana penghentian sementara SPPG Sokkolia sejak 2 Februari 2026 hingga waktu yang belum ditentukan. Namun, pengumuman tersebut hanya mencantumkan penghentian MBG untuk jenis B3, tanpa penjelasan menyeluruh terkait sasaran lainnya.
Fakta di lapangan menunjukkan lemahnya arus informasi. Camat Bontomarannu, Muh. Syafaat Surya Atmaja, mengaku belum mengetahui adanya penghentian sementara operasional SPPG Sokkolia.
Hal serupa disampaikan penanggung jawab MBG SD Inpres Songkolo, Nurmalasari, yang mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan terkait penghentian distribusi MBG.
Akibatnya, dampak langsung dirasakan para siswa. Pantauan Zatera.id di sejumlah sekolah memperlihatkan beberapa siswa mulai membawa bekal sendiri dari rumah. Padahal, sebelumnya mereka telah terbiasa makan siang di sekolah melalui program MBG yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius soal kesiapan mitigasi, koordinasi lintas pihak, dan jaminan keberlanjutan MBG ketika SPPG mengalami kendala operasional. (Aril)
Tinggalkan Balasan