ZATERA.ID | BONE — Isu pengamanan wilayah pesisir dan potensi persoalan pertanahan lintas daerah mulai mendapat perhatian serius di Bone.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menerima Komandan Pos TNI AL Wilayah Bone–Sinjai Lettu Laut Wisnu Setia Andoko bersama Kepala BPN Kabupaten Sinjai, Agustini Puji Astuti, dalam pertemuan di rumah jabatan bupati, Kamis (23/4/2026).
Pertemuan ini tidak sekadar silaturahmi. Pembahasan mengarah pada dua hal krusial: penguatan pengawasan wilayah laut dan penataan administrasi pertanahan yang berpotensi memicu konflik.
Bupati Bone menegaskan, stabilitas daerah tidak hanya bergantung pada aspek keamanan, tetapi juga pada kepastian hukum atas lahan yang selama ini kerap menjadi sumber persoalan di masyarakat.
“Keamanan dan kepastian hukum harus berjalan bersamaan. Kalau salah satu lemah, dampaknya langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi pertahanan, TNI AL menyoroti pentingnya pengawasan kawasan pesisir Bone–Sinjai yang menjadi jalur aktivitas ekonomi sekaligus rawan pelanggaran.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat deteksi dini dan respons di lapangan.
Sementara itu, BPN Sinjai menekankan perlunya pembenahan tata kelola pertanahan, terutama terkait legalitas lahan, sertifikasi, dan potensi tumpang tindih kepemilikan yang kerap memicu konflik.
Isu ini dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk investasi dan pengembangan wilayah.
Pertemuan tersebut menjadi sinyal awal penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah Bone–Sinjai, terutama dalam meredam potensi konflik lahan dan menjaga stabilitas kawasan pesisir.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan keamanan dan pertanahan tidak bisa ditangani secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja bersama yang lebih terarah. (*)
Tinggalkan Balasan