ZATERA.ID | GOWA — Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Senin (11/5/2026), mendadak menjadi pusat perhatian publik.
Ratusan aparat kepolisian berjaga ketat mengawal jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipicu serangkaian isu sensitif: penghentian beasiswa siswa bernama Risqilah, dugaan korupsi pengadaan seragam, hingga tudingan pelanggaran etik yang menyeret nama Bupati Gowa.
RDP yang dihadiri puluhan awak media itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab. Sejak awal, perhatian utama forum tertuju pada polemik penghentian dana beasiswa terhadap Risqilah yang sebelumnya menuai sorotan publik.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Taufik Mursyad, awalnya menyatakan persoalan tersebut telah masuk ke ranah hukum sehingga pihaknya enggan membuka detail teknis di forum terbuka.
“Persoalan ini sementara bergulir di pengadilan dan tidak tepat disampaikan terkait teknis yang dimaksud,” ujar Taufik dalam forum RDP.
Namun suasana forum berubah ketika anggota DPRD Gowa, Kasim Sila, mendesak Kadisdik menjelaskan dasar penghentian pencairan beasiswa tersebut.
Desakan itu kemudian memunculkan pernyataan yang menjadi sorotan forum.
“Penghentian anggaran beasiswa untuk yang bersangkutan dilakukan atas perintah pimpinan,” ungkap Taufik.
Pernyataan itu langsung memantik perhatian peserta RDP. Meski demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan “pimpinan” maupun dasar administratif penghentian bantuan pendidikan tersebut.
Di sisi lain, isu dugaan asusila yang diarahkan kepada Bupati Gowa justru berkembang tanpa kejelasan bukti awal.
Forum yang sedianya diharapkan membuka fakta, menurut sejumlah pihak, malah meninggalkan tanda tanya baru.
Salah seorang wartawan yang hadir meliput jalannya RDP, Asriani Dg Siang, menilai pihak pelapor maupun kelompok yang menggulirkan isu tersebut tidak mampu menunjukkan dokumen atau bukti pendukung di hadapan forum.
“Harapan publik untuk mengetahui apakah pihak pelapor menyerahkan bukti dugaan itu ternyata tidak ada,” ujarnya.
Ia menilai pembahasan dugaan asusila dalam forum DPRD akhirnya terkesan bias dan tidak terarah karena lebih banyak berupa desakan politik tanpa disertai data awal yang bisa diverifikasi.
Sementara di luar gedung DPRD, situasi sempat memanas. Aksi unjuk rasa yang digelar kelompok mahasiswa berlangsung bersamaan dengan munculnya massa tandingan. Ketegangan antar massa nyaris ricuh sebelum akhirnya aparat kepolisian turun mengamankan situasi.
RDP tersebut pada akhirnya bukan hanya membuka polemik soal penghentian beasiswa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana isu sensitif di ruang publik dapat berkembang liar ketika tudingan tidak dibarengi bukti yang jelas.
Di tengah sorotan masyarakat, DPRD Gowa kini dituntut tidak sekadar menjadi arena gaduh politik, tetapi juga ruang pengungkapan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. (Tim)
Tinggalkan Balasan